Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah yang sering dirasakan para perempuan korban ketika memutuskan bersuara atas kekerasan yang dia alami. Tidak banyak orang yang mampu melihat konteks kekerasan dari sudut pandang korban. Akibatnya, stigma dan label negatif selalu menimpa korban. Korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga yang memutuskan melapor ke polisi, misalnya, harus kembali menjadi korban karena sistem yang tidak berpihak. Sudut pandang aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, bahkan pendamping pun seringkali justru menyudutkan korban. Padahal dia sedang berjuang untuk berdaya. Korban selalu dianggap sebagai pemicu kekerasan. Dia dianggap membangkang, menggoda, ‘kegatelan’, tidak bisa diatur, suka sama suka dan macam-macam stigma lain. Sudah mengalami kekerasan fisik, korban harus menerima kekerasan psikologis karena perspektif masyarakat yang tidak pernah berpihak padanya. Kenapa?

Dunia ini memang tidak pernah aman untuk perempuan. Oprah Winfrey pernah berkata, “seorang perempuan tidak akan pernah aman bila hidup dalam dunia yang penuh dengan laki-laki.” Tidak heran, kekerasan terhadap perempuan dengan pelaku laki-laki menjadi ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia. Perempuan mengalami kerentanan sebagai korban karena gendernya sebagai perempuan.

Tapi juga harus dilihat kerangka lebih luas yaitu pengalaman perempuan sebagai satu kelompok. Pengalaman setiap perempuan korban memang berbeda-beda, namun ada benang merah yang mempertemukan: kekerasan terjadi karena hubungan antara perempuan dan laki-laki adalah satu bentuk relasi kekuasaan. Satu pihak berada dalam posisi yang lebih kuat dari pihak lain. Ada ketidaksetaraan. Ada pihak yang berdaya, dan ada pihak yang tidak berdaya –lebih tepatnya tidak diberdayakan – yaitu perempuan. Pihak pertama berusaha mempertahankan posisinya agar kekuasaan tetap berada di tangannya; sementara pihak kedua meskipun berusaha berdaya, namun seringkali terhambat pada keterbatasan akses dalam masyarakat.

Bagaimana cara membuat perempuan korban menjadi lebih berdaya dalam kultur yang selalu memposisikan dirinya sebagai “Yang Lain” itu? Pengakuan bahwa setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan memiliki perasaan, pikiran, dan pendapat memang tidak dapat disangkal. Namun apa yang menjadi perasaan, pikiran dan pendapat perempuan tidak sama dengan apa yang ada pada laki-laki. Selama ini, perbedaan-perbedaan itu diabaikan karena hal itu dilihat dari sudut pandang kultur yang patriarkis. Perbedaan adalah hal yang wajar, bukan? Tetapi yang terjadi selama ini, pilihan-pilihan perempuan ditentukan oleh pihak lain yang mempunyai kekuasaan lebih daripada dirinya. Tingkah laku, perasaan, penampilan, gagasan perkataan bahkan cita-cita perempuan seringkali bukan pilihannya sendiri, tapi bentukan nilai dominan dari masyarakat yang patriarkis.

Gail Maria Hardy dalam tulisannya Ketubuhan Perempuan dalam Interaksi Sosial (Yogyakarta, Kanisius: 1998) mengatakan, penemuan yang paling berarti bagi perempuan sesungguhnya adalah kesadaran akan perbedaannya dengan laki-laki. Baik yang merupakan bawaan maupun akibat dari bias sudut pandang laki-laki selama berabad-abad. Kesadaran akan perbedaan ini menimbulkan kesadaran akan cara pandang yang khas perempuan juga. Ini akan menyempurnakan pengertian tentang manusia perempuan secara utuh, ketika subyektifitas dan pengalamannya sebagai perempuan dihargai dengan menggunakan sudut pandang perempuan. Dan ini adalah syarat pemberdayaan individu perempuan.

Kenapa menggunakan sudut pandang pengalaman perempuan menjadi sangat penting saat mendampingi perempuan korban?

Pada banyak kasus kekerasan, seringkali korban kembali menjadi korban (secondary victimization). Sudah menjadi korban kekerasan, semakin menjadi korban lagi karena sudut pandang yang tidak berpihak pada pengalamannya. Perempuan korban masih saja disalahkan atas kekerasan yang terjadi pada dirinya – yang sudah tentu bukan keinginannya. Sayangnya, stigma dan label ini datang dari orang-orang terdekat, orang-orang yang dianggap tahu dan pintar, bahkan dari pendamping itu sendiri. Bisa dibayangkan, betapa beratnya menjadi perempuan korban. Melaporkan kekerasan saja beratnya luar biasa. Tapi menerima label bahwa dia adalah penyebab kekerasan, jauh lebih berat lagi.

Pendampingan dengan perspektif perempuan berfokus pada pengalaman dan kebutuhan perempuan. Jelas bahwa memahami perempuan korban dengan sudut pandang ini artinya juga memahami bahwa kekerasan yang terjadi adalah kekerasan berbasis gender. Ada relasi yang timpang. Ada pihak yang mendominasi dan ada pihak yang tersubordinasi karena gendernya sebagai perempuan. Realitas ini harus dipahami dengan baik oleh orang-orang yang berhadapan dengan perempuan korban. Karena relasi yang timpang inilah, maka perempuan menjadi rentan.

Kekerasan terhadap perempuan juga harus dipahami sebagai permasalahan politik dan sosial. Ketidaksetaraan gender merupakan sebuah realitas sosial; dan kekerasan adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekerasan dalam konteks sosial. Budaya patriarki sangat bergantung pada kekerasan –dalam bentuk apapun—yang dilembagakan. Ini adalah mekanisme untuk melanggengkan status quo patriarki dan dipertahankan secara politis melalui institusi yang ada dalam masyarakat.

Karena itu penting melihat kasus kekerasan dari sudut pandang perempuan korban. Perspektif perempuan akan melihat bahwa terjadinya kekerasan disebabkan karena produk struktur sosial yang mensubordinasi perempuan. Perspektif ini menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang umum terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang didominasi dan mementingkan laki-laki.

Bagaimana menterjemahkannya dalam tataran praksis ketika kita berhadapan dengan perempuan korban? Sederhana saja. Misalnya, ketika berhadapan dengan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, berhentilah mengatakan, “Ah kamu sih tidak nurut sama suami” atau “Kenapa sih kamu kembali lagi ke hubungan kekerasan itu?” Contoh lain, bila bertemu dengan perempuan korban kekerasan seksual, berhentilah bicara “Jangan-jangan suka sama suka” atau “Kejadiannya sudah lama kenapa baru dilaporkan sekarang?”

Blaming the victims jelas hanya akan merugikan korban. Pendampingan dengan sudut pandang perempuan diharapkan tidak menggunakan nilai-nilai yang berlaku umum dalam masyarakat, terutama nilai-nilai yang bias gender. Perempuan korban justru membutuhkan keberpihakan. Sikap yang mendukung perempuan bahwa situasi yang membuatnya menjadi korban bukanlah karena kesalahannya.

Yang juga seringkali terjadi, karena dianggap sudah memahami permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, pendamping menganggap korban akan memiliki kesadaran yang sama dengan dirinya. Padahal belum tentu juga korban memiliki kebutuhan yang sama dengan kita. Karena itu harus sangat hati-hati untuk tidak menerapkan nilai-nilai yang dianutnya terhadap korban. Sebab hal ini justru akan membuat hubungan menjadi timpang, karena nilai-nilai pendamping diberlakukan untuk melihat pengalaman korban.

Ada satu pertanyaan yang sering saya temui ketika seseorang mengomentari perempuan korban perkosaan. Misalnya, “kalau anaknya tidak diinginkan, kenapa tidak dititipkan ke orang lain untuk diadopsi?” Pernyataan lain, “kan aborsi untuk korban perkosaan sudah legal, kenapa gak dilakukan?” Pelu diingat bahwa pengalaman korban, nilai, latar belakang, pengetahuan dan kesadaran korban dengan kita tidak sama. Kalau korban dalam kondisi tidak berdaya, memaksakan keputusan justru membuat korban kembali mengalami “kekerasan”.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada anggapan bahwa perempuan yang berdaya adalah mereka yang berhasil keluar dari lingkar kekerasan. Belum tentu. Sebab, memaksakan perempuan korban keluar dari lingkar kekerasan saat kondisinya tidak siap secara mental, ekonomi dan sosial, justru membuat korban menemui hambatan-hambatan baru. Bukannya pulih, malah semakin stres. Walaupun korban tetap berada dalam hubungan kekerasan, bukan berarti dia menerima tindakan kekerasan tersebut. Bisa jadi, pilihan dia keluar dari kekerasan tidak dapat memberikan jaminan keselamatan atau jaminan lepas dari resiko lain.

Akan lebih baik bila korban juga didampingi seorang penyintas. Kemiripan pengalaman (bukan kesamaan) akan membuat korban merasa lebih nyaman bercerita. Ini akan mempercepat proses pemulihannya. Lebih baik lagi bila korban yang sudah berhasil menjadi penyintas memutuskan menolong perempuan korban yang lain agar lebih berdaya. Sebab, ada banyak kasus seorang penyintas juga masih menjadi korban stigma ketika memutuskan menjadi orang tua tunggal (tanpa melibatkan laki-laki sebagai pelindung seperti dalam tatanan ide di masyarakat). Karena itu, relasi korban-penyintas akan sangat membantu untuk saling memberdayakan.

Bagaimana membuat korban lebih berdaya? Consciousness raising dengan penguatan kepada perempuan korban. Perempuan korban disadarkan bahwa dirinya bukanlah obyek yang bisa diperlakukan semena-mena oleh siapapun. Perempuan korban disadarkan akan potensi-potensi dirinya sebagai manusia yang utuh. Perempuan korban disadarkan akan ketimpangan nilai-nilai atas diri laki-laki dan perempuan yang menyebabkan ketimpangan relasi. Perempuan korban disadarkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan adalah masalah kekeliruan konstruksi sosial budaya atas diri perempuan dan laki-laki.

Karena itu, pendamping bukan guru. Pendamping bukan pemberi nasehat. Pendamping hanya fasilitator yang membantu korban mendapatkan akses agar berdaya. Ketika korban memiliki kesadaran, maka dia akan mampu mengambil keputusan sesuai dengan pilihan-pilihannya. Dan keputusan perempuan korban harus dihargai oleh semua pihak. Bila subyektifitas dan pengalaman perempuan korban sudah diakui dan dihargai oleh orang lain, ia akan mudah kembali berperan secara sosial dalam masyarakat.

Jadi perempuan, kenapa masih menyudutkan perempuan korban? Toh kita juga sama-sama perempuan yang menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak pada perempuan. Berhentilah menggunakan kaca mata laki-laki dalam memahami kekerasan terhadap perempuan.

*Penulis adalah penyintas sekaligus inisiator Break the Silence Indonesia, sebuah komunitas pendukung korban dan survivor kekerasan dalam rumah tangga.